Melihat dari dekat APBDesa pada Desa Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

INDONESIASATU.CO.ID:

Latar Belakang :

Dana Desa disalurkan melalui KPPN Bengkulu sejak tahun 2017, dimana terdapat 2 (dua) Kabupaten dalam wilayah pembayaran KPPN Bengkulu yang mendapatkan alokasi Dana Desa yakni Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017, dan PMK perubahannya, selain itu telah diterbitkan pula Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-04/PB/2017, dan Perdirjen perubahannya, untuk petunjuk teknis penyaluran DAK Fisik dan Dan Desa pada Dirjen Perbendaharaan. Untuk peraturan pelaksaan Dana Desa terdapat juga Peraturan Menteri Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), serta peraturan Kementerian Dalam Negeri.

Tulisan ini mencoba untuk menghadirkan pelaksanaan dana desa pada salah satu desa di Kabupaten Bengkulu Utara yakni Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, yang berjarak sekitar 30 menit dari KPPN Bengkulu, dalam tulisan ini penulis mencoba menggambarkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 di Desa Srikaton.

 

Struktur Pemerintahan Desa

Desa Srikaton, kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah terletak di antara jalan menuju kota Bengkulu dan menuju Kabupaten Bengkulu Utara.  Desa ini berbatasan di sebelah utara dengan desa Talang Pauh, sebelah selatan dengan desa Pekik Nyaring, sebelah timur dengan desa Panca Mukti, sebelah Barat dengan Desa Pasar Pedati. Luas wilayah desa sekitar 185 Hektar dengan struktur tanah dataran rendah, penduduk desa ini berasal dari Transmigrasi tahun 1972 yang berasal dari Yogyakarta, selain didiami oleh penduduk asli dan dari suku lainnya seperti Padang dan Sunda, mata pencarian penduduk adalah bertani dan buruh tani, selain berdagang, dimana para transmigran pada saat awalnya diberikan tanah masing-masing 2 hektare. Pertanian yang umumnya yakni sawah, karet dan kepala sawit.

Desa Srikaton dipimpin oleh seorang kepala Desa yang diangkat berdasarkan pemilihan Kepala Desa, ditetapkan berdasarakan SK Bupati Kab. Bengkulu Tengah  bernama M. Sarjoni, kepala desa dibantu oleh Sekretaris desa, kepala Seksi dan Kepala Urusan, sesuai dengan fungsinya masing-masing, selain itu Desa Srikaton terdiri dari 3 (tiga) dusun yang masing-masing diwakili oleh Kepala Dusun. Sekretaris Desa saat ini merupakan Kepala Desa periode sebelumnya. Masa kerja Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih untuk masa 2 (dua) periode, sedangkan masa kerja Sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kadun dengan batas umur 58 tahun, sesuai SK Bupati.

 

Penyusunan APBDes 2018 

1. APBDes 2018 Desa Srikaton

Dalam penyaluran Dana Desa tahun 2018 Desa Srikaton mendapat dana sebesar Rp.690.811.169,- (APBN), selain itu terdapat pendapatan lain Desa Srikaton dalam tahun 2018 yakni hasil Usaha Desa karena adanya Badan Usaha Milik Desa (BumDes), Alokasi Dana Desa (APBD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan lain-lain pendapatan desa yang sah, dengan rincian :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintahan Desa Srikaton tahun 2018

PENDAPATAN                                                                                                       961.990.811

Pendapatan Asli Desa                                                                                               1.000.000

            Hasil Usaha Desa                                                                                            1.000.000

Pendapatan Transfer                                                                                            960.916.726

            Dana Desa                                                                                                   650.811.169

            Bagi hasil pajak dan Retribusi                                                                          3.463.864

            Alokasi Dana Desa                                                                                      306.641.693

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah                                                                           74.085

            Lain-lain Pendapatan Desa yang sah                                                                   74.085

 

BELANJA                                                                                                               967.168.126

Belanja Desa                                                                                                          967.168.126

            Belanja Pegawai                                                                                          225.250.000

            Belanja barang dan Jasa                                                                             410.569.887

            Belanja Modal                                                                                              331.348.239

Surplus/Defisit                                                                                                         (5.177.315)

PEMBIAYAAN                                                                                                           6.251.400

Peneriman Pembiayaan                                                                                        63.197.887

            Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (Silpa)                                   63.197.887

Pengeluaran Pembiayaan                                                                                     56.946.487

            Penyertaan Modal Desa                                                                              56.946.487

Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran                                                        1.074.085

 

2. Penyusunan APBDes 2018

     Penyusunan APBDes tahun 2018 Desa Srikaton, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desanya, sebagai berikut :

  • dimulai pada awal tahun 2018, dimana Kepala Desa dan masing-masing kepala dusun membuat usulan apa yang akan dibangun di dusunnya masing-masing, termasuk besaran biaya.
  • Sambil menunggu pagu dana desa yang ditetapkan oleh peraturan Bupati (Perkada) diterima juga usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada desa Srikaton, apa yang akan dibangun dalam tahun 2018
  • Ketika pagu Dana Desa turun maka dilakukan musyawaran antara BPD, sebagai wakil masyarakat, dan Pemerintahahan Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Kepala Dusun) untuk menetapkan berapa penerimaan desa yang diterima dan kegiatan apa yang akan dibiayai dari penerimaan tersebut.
  • Hasil musyawarah tersebut dituangkan ke dalam Naskah bersama yang dtandatangani atara BPD dan Kepala Desa, itulah yang akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 Desa Srikaton. 
  • Setelah itu dituangkan dalam keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 Desa Sri Katon yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.
  • Semua dokumen tertuang dalan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Srikaton.
  • RKP ditetapkan oleh tim yang merupakan Tim perumus rencana kerja pemerintah desa (RKP Des) Desa Srikaton.
  • Dokumen Anggaran Desa Srikaton terdiri dari :
    • Peraturan Desa Srikaton tentang APBDes tahun 2018, dilampiri rincian APBDes tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun 2018,
    • Naskah kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintaha Desa,
    • Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran 2018, yang tertuang dalam Peraturan Desa Srikaton tentang RKP Desa tahun 2018,
    • Berita Acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa,
    • Pagu indikatif Desa, dan Berita acara penyusunan rancangan RKP Desa,
    • Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala Desa Srikaton,
    • SK Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Srikaton
    • NPWP Bendahara Desa, foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, Rekening Koran, Berita acara penutupan Buku Kas Umum, buku pungutan/penyetoran pajak, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  • Semua dokumen tersebut disampaikan kepada Bupati Bengkulu Tengah melalui Camat Pondok Kelapa, untuk mendapatkan verifikasi, dan akan diteliti dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan perturan yang ditetapkan, dikembalikan ke Pemerintahan Desa Srikaton untuk diperbaiki, biasanya proses ini lebih dari sekali perbaikan, sebelum dinyatakan telah di verifikasi, ditandatangani oleh tim dari kecamatan Pondok Kelapa.
  • Kemudian naskah APBDes tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD dan akan mendapatkan penilaian kembali, diteliti kembali apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dan pada tahap ini akan mengalami beberapa kali perbaikan oleh Desa Srikaton, kemudian disampaikan kepada Dinas DPKAD untuk diverifikasi kembali dan apabila telah dianggap benar, akan diinput pada aplikasi OM SPAN maka naskah tersebut diterima dan Dana Desa tahap pertama dapat disalurkan ke Rekening Kas Desa Srikaton.               
  • Untuk dana ADD dan bagi hasil akan disalurkan oleh pihak DPKAD setiap triwulan.
  • Dalam penyusunan APBDdes tesebut baik rincian anggaran maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap desa disedian aplikasi yang berasal dari Pemerintah Kabupaten (DPKAD) beriupa aplikasi SISKEUDES, sehingga tidak perlu melakukan penyusunan rincian dan RAB secara manual. ADK dikirmkan ke dinas PMD dan DPKAD terkait.

 

3.   Pelaksanaan Kegiatan

Dari APBDes tahun 2018 kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Srikaton tertuang dalam Pagu Indikatif Desa, dimana untuk Dana Desa (APBN) digunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dan Penyertaan Modal Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa/ADD (APBD), dan bagi hasil pajak dan retribusi, dan bantuan APBD Kabupaten digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan yang mengggunakan Dana Desa (APBN) dalam tahun 2018 sebesar Rp.650.811.169,- digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan usaha tani, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan siring/irigasi, pembangunan sarana dan prasarana olah raga, perawatan gedung PAUD, pembangunan gedung posyandu dan pengadaan alat kesehatan, dan pembuatan kotak sampah. Dari kegiatan tersebut yang menonjol adalah pembangunan Gedung Posyandu sebesar Rp.243.073.200,- dan pembangunan jalan/jembatan usaha tani yang merupakan jalan selebar 2 (dua) meter dengan panjang 150 meter sebesar 215.426.000,- dan penyertaan modal Desa (BUMDES) sebesar Rp.34.908.000,- selebihnya adalah untuk pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berupa biaya untuk kegiatan non fisik.

 

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

    Dari uraian di atas terdapat berepa simpulan yang dapat dikemukakan, yakni : 

  • Untuk memudahkan aparat desa dalam menyusun APBDes, rincian biaya kegiatan dan Rencana Anggaran biaya telah dibantu oleh aplikasi SISKEUDES yang disumbangkan oleh BPKP yang membantu mempermudah aparat desa dalam penyusunan APBDesnya., sayang masih SDM aparat desa yang dapat menggunakan aplikasi tersebut masih terbatas
  • Untuk mendapat bukti telah diverifikasi oleh pihak kecamatan dan Dinas PMD memerlukan waktu yang cukup lama dan perbaikan data yang berulang, sehingga APBDes 2018 perlu berkali-kali mengalami perbaikan baik pada saat diajukan ke kecamatan atau ke Dinas PMD, termasuk ketika diajukan ke DPKAD.
  • Masih terdapat ketidak sesuaian antara rincian dana APBDes 2018 dengan rincian yang tetuang dalam Peraturan Kepala Desa, dan antara realisasi yang tertuang dalam OM SPAN dengan rincian RAB yang terdapat dalam lampiran Peraturan Kepala Desa. Untuk itu perlu diberikan pemahaman tentang revisi atau penyesuaian antara RAPBDes dengan  pelaksanaanya apabila ada yang tidak sesuai
  • SDM Desa masih kurang memadai, namun dapat diatasi dengan adanya Aplikasi SISKEUDES dan adanya pendamping yang melakukan asistensi terhadap penyusunan APBDes setiap Desa.
  • Keluhan dari aparat desa adanya insentif/gaji/upah aparat desa yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali dirasakan kurang baik dan diusulkan dapat dibayarkan setiap bulan sehingga biaya kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi.              

2. Saran

  • Perlu adanya kesamaan persepsi dalam penyusunan APBDes antara pihak Desa, Kecamatan dan Dinas PMD sehingga usul APBDes yang diajukan oleh Pemerintah Desa tidak mengalami perbaikan yang banyak dan lama sehingga dapat menghambat penyaluran Dana Desa.   
  • Perlu penyesuaian antara yang tertuang dalam laporan masing-masing Desa terkait Dana Desa pada masing-masing tahap dengan yang diinput pada aplikasi OM SPAN.
  • Agar aplikasi OM SPAN dapat mengakomodir apa yang telah dilaporkan oleh masing-masing Desa pada setiap pengajuan persyataran guna pencairan Dana Desa setiap tahapnya, agar tidak memakan waktu yang lama dan kurang sesuai antara laporan realiasasi yang diajukan Kepala Desa kepada Kecamatan, dan Kepada Dinas PMD dan akan disampaikan Kepada DPKAD untuk diinput pada aplikasi OM SPAN, perlu dilakukan penyesuaian agar mempermudah input data.
  • Masih perlu dilakukan pelatihan terkait pembuatan Peratuan Kepala Desa, naskah kesepakatan antara BPD, dan naskah lainnya sehingga tidak terkesan hanya melakukan copy dari naskah sebelumnya.

Daftar Pustaka :

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah.
  2. https://bengkuluekspress.com/srikaton-bangun-balai-posyandu/ 2 agustus 2018
  3. https://bengkulutengahkab.go.id/ Program BABS, Bupati Puji Kerja Kades Srikaton, 20 Maret 2018

 

Penulis,

Ahmad Fahmi (Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu)

Tulisan ini merupakan pandangan dan pendapat pribadi, tidak mewakili kebijakan institusi

  • Whatsapp

Berita Terkait

* Belum ada berita terpopuler.

Berita Terpopuler

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita